Thursday, April 28, 2011

LAPORAN KEUANGAN BERPOTENSI MENYESATKAN

Laporan keuangan menyajikan informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah, rakyat, pemegang saham, penanam modal baik asing maupun dalam negeri dan para kreditur untuk pengambilan keputusan-keputusan yang harus dilakukan dengan cepat berdasarkan informasi yang memadai. Laporan keungan yang akan disajikan harus terlebih dahulu diaudit sebelum dikonsumsi oleh publik. Dengan laporan keuangan diharapkan dapat diambil keputusan-keputusan yang tepat dan strategis. Perkembangan pasar modal menjadikan pelaporan keuangan perusahaan public menjadi bagian yang sangat penting dalam aktivitas pasar modal sehubungan dengan penerapan prinsip keterbukaan, yaitu hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan agar dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan guna mengakomodir kepentingan investor. Namun dalam doom pasar modal tidak jarang timbul pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut yaitu pernyataan menyesatkan atau misleading information yang mengakibatkan terciptanya gambaran suatu kondisi yang berlainan dengan keadaan yang sebenamya, sehingga menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama para investor atau pemegang saham perusahaan publik. Misrepresentation kerap terjadi dalam Laporan Keuangan, sehingga lahirlah suatu Laporan keuangan yang menyesatkan atau sering disebut dengan misleading financial statement, yang bersifat anipulatif. Pernyataan menyesatkan ini dampaknya sangat merugikan serta bertentangan dengan hakikat utama prinsip keterbukaan dalam pasar modal, yaitu perlindungan terhadap publik atau para investor.

SUMBER :
http://www.researchgate.net/publication/42354405_Pengaturan_Standar_Laporan_Keuangan_Perusahaan_Publik_Yang_Menyesatkan_Di_Indonesia

CONTOH :
Audit Laporan Keuangan I Standar Akuntansi Perusahaan Efek Direvisi

Diindikasikan laporan keuangan auditan tidak mencerminkan kinerja perusahaan sebenarnya sehingga merugikan investor publik. Regulator akan memperketat pengawasan terhadap auditor.

JAKARTA—Bapepam-LK ke depan akan meningkatkan atau memperketat pengawasan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di Bapepam.

Ini seiring adanya indikasi banyak pelanggaran oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan publik.

“Mereka akan diminta menyampaikan laporan berapa emiten yang mereka audit,” kata Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Bapepam-LK, Etty Retno Wulandari, seusai diskusi “Strengthening the Integrity of Indonesian Capital Market” di Jakarta, Kamis (8/4).

Langkah tersebut untuk meningkatkan integritas pasar modal Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang jadi acuan investor publik maupun perlindungan investor sedini mungkin.

Bahkan, Bapepam akan membentuk Unit Inspeksi Akuntan yang bertugas melaksanakan inspeksi kepada KAP dan Akuntan yang menyediakan jasa audit pada emiten yang beraktivitas di pasar modal.

Dengan inspeksi audit, kredibilitas laporan keuangan lebih akurat sehingga mendorong kepercayaan publik.

Menurutnya, selama ini regulator menengarai banyak pelanggaran oleh akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan keuangan perusahaan publik.

Akibatnya, laporan yang disajikan tidak mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya sehingga merugikan investor publik.

“Dari beberapa kasus yang dilaporkan ke Bapepam, setelah emitennya diperiksa, akhirnya menyeret akuntan publik yang mengaudit laporan keuangannya,” katanya.

Dalam setiap pemeriksaan laporan keuangan emiten yang bermasalah, memang tidak semuanya melibatkan akuntan publik.

Tetapi dari banyak hasil pemeriksaan, para auditor itu juga ikut memberi andil. Pada praktiknya, akibat rendahnya profesionalisme akuntan publik, mereka “berdamai” dengan atau atas permintaan emiten untuk menyembunyikan informasi yang sebenarnya.

Sehingga, laporan keuangan auditan yang disajikan emiten itu berpotensi menyesatkan investor. Menurut banyak analis, laporan keuangan emiten meski diaudit akuntan publik diakui kadang kala bisa dimainkan dengan tidak memasukkan materi yang bisa merusak performa emiten yang bersangkutan.

Dalam beberapa kasus, informasi yang disembunyikan itu baru ketahuan ketika tibatiba emiten itu mengalami gagal bayar atau kinerjanya menurun.

Padahal, laporan keuangan menjadi referensi utama dalam melakukan riset saham maupun bahan pertimbangan investor berinvestasi di saham.

“Selain laporan keuangan, apalagi yang bisa dipercaya untuk mengetahui kondisi emiten,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Lily Widjaja.

Ketua Forum Akuntan Pasar Modal Osman Sitorus mengatakan pelanggaran-pelanggaran seperti itu bisa saja terjadi.

Tetapi, asosiasi dipastikan akan memberikan sanksi jika ketahuan mereka ikut merekayasa laporan keuangan agar kelihatan baik.

“Profesi akuntan publik harus mengedepankan kepentingan dan kepercayaan publik. Apalagi saat ini pasar semakin terbuka, sehingga penting standar globalisasi akuntansi dan audit,” ujarnya.

Lebih Kuat Bapepam siap menyesuaikan peraturan di bidang akuntansi agar sejalan dengan PSAK yang baru.

Penyesuaian bisa berbentuk penerbitan peraturan baru ataupun revisi atau mencabut peraturan yang tidak sesuai lagi, “ kata Kepala Bapepam-LK Fuad Rahmany.

Bahkan, untuk meningkatkan integritas di pasar modal Bapepam-LK juga akan mengganti pedoman akuntansi perusahaan efek yang selama ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keterbukaan (PSAK) No 42 tentang Akuntansi Perusahaan Efek.

Rencananya reivisi ini akan diterbitkan pada 2011. “Kami ingin menggantinya dengan yang baru, dan nantinya merupakan produk Bapepam- LK, bukan lagi dari BEI lagi agar dasar hukumnya lebih kuat,” kata Etty.
bud/E-1
SUMBER :http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=49393

PENGARUH PENYESUAIAN HARGA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

DEFINISI PERUBAHAN HARGA
Fluktuasi nilai mata uang dan perubahan dalam harga uang atas barang dan jasa merupakan karakteristik yang terpisahkan dalam bisnis internasional. Untuk memahami istilah perubahan harga (changing prices), kita harus membedakan antara pergerakan harga umum dan pergerakan harga spesifik, yang keduanya termasuk dalam istilah perubahan harga itu. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Kenaikan harga secara keseluruhan disebut sebagai inflasi (inflation), sedangkan penurunan harga disebut sebagai deflasi (deflation).
Perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Kehancuran sosial dan politik yang ditimbulkan oleh rangkaian periode hiperinflasi (ketika laju inflasi meningkat lebih dari 50 % tiap bulannya) terdokumentasi dengan baik dan hal ini menjelaskan mengapa tingkat harga yang stabil menjadi prioritas nasional bagi banyak negara di dunia, kalangan usaha juga merasakan pengaruh inflasi pada saat harga factor produksi meningkat. Meskipun perubahan harga terjadi diseluruh dunia, pengaruh terhadap pelaporan bisnis dan keuangan berbeda-beda dari satu negara ke negara lain.

LAPORAN KEUANGAN DAPAT MEMILIKI POTENSI UNTUK MENYESATKAN SELAMA PERIODE PERUBAHAN HARGA
Selama periode inflasi, nilai aktiva yang dicatat sebesar biaya akuisisi awalnya jarang mencerminkan nilai terkininya (yang lebih tinggi). Ketidak akuratan pengukuran ini mendistorsi (1) proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri waktu historis (2) anggaran yang menjadi dasar pengukuran kinerja dan (3) data kinerja yang tidak dapat mengisolasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Laba yang dinilai lebih pada gilirannya akan menyebabkan :
 Kenaikan dalam proporsi pajak
 Permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham
 Permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi dari para pekerja
 Tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah (seperti pengenaan pajak keuntungan yang sangat besar).

Kegagalan untuk menyesuaikan data keuangan perusahaan terhadap perubahan dalam daya beli unit moneter juga menimbulkan kesulitan bagi pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan kinerja operasi perusahaan yang dilaporkan. Dalam periode inflasi, pendapatan umumnya dinyatakan dalam mata uang dengan daya beli umum yang lebih rendah (yaitu daya beli periode kini), yang kemudian diterapkan terhadap beban terkait. Prosedur akuntansi yang konvesional juga mengabaikan keuntungan dan kerugian daya beli yang timbul dari kepemilikan kas (ekuivalennya) selama periode inflasi.


Oleh karena itu, mengakui pengaruh inflasi secara eksplisit berguna dilakukan karena :
1. Pengaruh perubahan harga sebagian bergantung pada transaksi dan keadaan yang dihadapi suatu perusahaan.
2. Mengelola masalah yang ditimbulkan oleh perubahan harga bergantung pada pemahaman yang akurat atas masalah tersebut.
3. Laporan dari para manajer mengenai permasalahan yang disebabkan oleh perubahan harga lebih mudah dipercaya apabila kalangan usaha menerbitkan informasi keuangan yang membahas masalah-masalah tersebut.

sumber : Frederick D.S. Choi, Gary K.Meek, International Accounting, Buku 1 - Edisi 5,Salemba Empat, Jakarta 2005.
https://docs.google.com/document/d/1juHVtLHSoilB_Y9RvnS7q0a5U3s56OU2DFkttRYbB3I/edit?pli=1#

PERBEDAAN AKUNTANSI INGGRIS, AMERIKA, BRAZIL

Beberapa Negara telah mencoba akuntansi inflasi yang berbeda-beda. Praktik actual juga mencerminkan pertimbangan pragmitis seperti parahnya laju inflasi nasional dan pandangan yang pihak-pihak yang secara langsung dipengaruhi oleh angka-angka akuntansi inflasi. Mengamati beberapa metode akuntansi inflasi yang berbeda sangat bermanfaat pada saat menilai kondisi paling muktahir saat ini.

1. Negara Amerika Serikat
Pada tahun 1979, FASB mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan / SFAS No.33, yang berjudul “ Pelaporan Keuangan dan Perubahan Nilai” pernyataan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan AS yang memiliki persedian dan aktifa tetap bernilai lebih dari $125 juta atau aktiva lebih dari $1 miliyar, untuk selama 5 tahun mencoba melakukan pengungkapan daya beli konstan biaya historis sebagai kerangka dasar pengukuran dasar untuk laporan keuangan utama.
Banyak pengguna dan penyusun informasi keuangan yang telah sesuai dengan SFAS No.33 menemukan bahwa :
a. Pengungkapan ganda yang diwajibkan FASB membingungkan.
b. Biaya penyusunan pengungkapan ganda ini terlalu besar.
c. Pengungkapan daya beli biaya historis tidak terlalu bermanfaat bila dibandingkan dengan biaya kini. Akhirnya diterbitkan SFAS N0.88 untuk membantu perusahaan yang melaporkan pengaruh pernyataan atas harga yang berubah dan menjadi titik awal standar akuntansi inflasi masa depan.

Perusahaan pelapor didorong untuk mengungkapkan informasi berikut untuk masing-masing dari 5 tahun terajhir :
a. Penjualan bersih dan pendapatan operasi lainya.
b. Laba dari opersi yang berjalan berdasarkan dasar biaya kini.
c. Kenaikan atau penurunan dalam biaya kini atau jumlah yang dapat dipulihkan.
d. Setiap agregrat penyesuaian translasi mata uang asing berdasarkan biaya kini, yang timbul dari proses konsolidasi.
e. Aktiva bersih pada akhir tahun menurun dasar biaya kini.
f. Laba per saham menurut dasar biaya kini
g. Deviden per saham biasa
h. Harga pasar akhir tahun perlembar saham biasa
i. Tingkat indeks Harga Konsumen yang digunakan untuk mengukur laba dari opersi berjalan.

Panduan pengungkapan SFAS No.88 juga mencakup operasi luar negeri yang dimasukkan dalam laporan konsolidasi induk perusahaan dari AS perusahaan yang ,engadopsi dolar sebagai mata uang fungsional untuk mengukur operasi luar negerinya memandang operasi-operasi dari sudut pandang mata uang induk perusahaan.
Akibatnya akun-akun operasi harus ditranslasi ke dalam dolar, kemudian disesuaikan dengan inflasi AS. Perusahaan multinasional yang mengadopsi mata uang local sebagai mata uang fungsional untuk kebanyakan operasi luar negerinya menggunakan sudut pandang mata uang local.
FASB memperbolehkan perusahaan tersebut untuk mengunakan metode translasi sajikan ulang atau menyesuaikan diri terhadap inflasi luar negeri dan kemudian melakukan translasi kedalam dolar AS. Dengan demikian, penyesuai terhadap data biaya kini untuk mencerminkan inflasi dapat didasarkan pada indeks tingkat harga umum AS atau luar negeri.

2. Negara Inggris
Komite Standar Akuntansi Inggris / ACS menerbitkan “Pernyataan Standar Praktik Akuntansi 16 / SSAP, “Akuntansi Biaya Kini” untuk masa percobaan 3 tahun pada bulan maret 1980. Meskipun SSAP 16 dibatalkan pada tahun 1988, metodologinya direkomendasikan untuk perusahaan-perusahaan yang secara sukarela melaporkan akun-akunnya yang disesuaikan terhadap inflasi.

Perbedaan SSAP 16 dengan SFAS 33 adalah
1. Apabila standar AS mengharuskan akuntansi biaya konstan dan kini, SSAP 16 hanya mengadopsi metode biaya kini untuk pelaporan eksternal.
2. Apabila penyesuaian inflasi AS berpusat pada laporan laba rugi, laporan biaya kini di Inggris mengwajibkan baik laporan laba rugi dan neraca biaya kini, beserta catatan penjelas.
Standar di Inggris memperbolehkan 3 pilihan pelaporan :
a. Menyajikan akun-akun biaya kini sebagai laporan keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya historis.
b. Menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya kini.
c. Menyajikan akun-akun biaya kini sebagai satu-satuny akun yang dilengkanpi dengan informasi biaya historis yang memadai.

Dengan perlakuan keuntungan dan kerugian yang terkait dengan pos-pos moneter, FAS 33 menharuskan pengungkapan terpisah untuk tiap-tiap angka. SSAP 16 mengaharuskan dua angka yang keduanya mencerminkan pengaruh perubahan harga spesifik, yaitu
a. Penyesuai modal kerja moneter ( Monetary Working Capital Adjustment) / MWCA
Mengakui pengaruh perubahan harga khusus terhadap total jumlah modal kerja yang digunakan oleh perusahaan dalam operasinya.
b. Mekanisme Penyesuaian
Memungkinkan pengaruh perubahan harga spesifik terhadap aktiva nonmoneter perusahaan.

3. Negara Brasil
Walaupun tidak lagi diwajibkan akuntansi inflasi yang direkomendasikan di Brasil hari ini mencerminkan 2 kelompok pilihan pelaporan –Hukum Perusahaan Brasil dan Komisi Pengawasan Pasar Modal Brasil. Penyesuaian inflasi yang sesuai dengan hukum perusahaan menyajikan ulang akun-akun aktiva permanen dan ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah federal untuk mengukur devaluasi mata uang local.
Penyesuaian inflasi terhadap aktiva permanen dan ekuitas pemegang saham disajikan bersih terhadap jumlah lebih yang diungkapkan secara terpisah dalam laba kini sebagai keuntungan atau kerugian koreksi moneter.

Penyesuaian tingkat harga terhadap ekuitas pemegang saham merupakan jumlah investasi pemegang saham pada awalperiode yang harus tumbuh agar tidak tertingla dengan laju inflasi. Penyesuaian aktiva permanen yang lebih kecil daripada penyesuaian ekuitas menyebabkan kerugian daya beli yang mencerminkan resiko yang dihadapi perusahan terhadap aktiva moneter bersihnya.

SUMBER
Choi D.S. Frederick & Meek K. Gary. 2005. AKUNTANSI INTERNASIONAL, EDISI 5 BUKU 1. Jakarta : Salemba Empat.
http://khair2120.wordpress.com/2011/04/03/

ISTILAH AKUNTANSI INFLASI

Akuntansi Inflasi
Metode yang digunakan dalam akuntansi inflasi ini sama dengan metode penentuan laba. Penekanan penentuan laba adalah pada nilai laba yang lebih relevan yang digambarkan oleh laporan keuangan. Umtuk menyusun laporan keuangan pada masa inflasi agar lebih relevan dapat digunakan beberapa metode. Metode pengukuran aktiva dan kewajiban dapat dibagi (Johnson, 1977) sebagai berikut :
1. The entry value system dari harga umum yang terdiri dari :
a. Historical cost
b. General price level
c. Replacement cost
d. Reproduction cost
2. The exit value system harga pasar atau current market value yang terdiri dari :
a. Net realizable value
b. Selling price
c. Expected value

Dari sudut akuntansi inflasi, di luar historical cost adalah metode menyusun laporan keuangan untuk menyesuaikan dengan pengaruh inflasi.
1. General Price Level
Dalam metode ini misalnya metode historical cost disesuaikan dengan perubahan tingkat harga sehingga pada masa inflasi GPL ini lebih besar daripada nilai historical cost.
2. Current Cost Accounting
Edgar Edwards dan Phillip Bell (1961) merupakan tokoh yang paling gencar mempromosikan konsep CCA ini. Menurut mereka yang dibutuhkan oleh manajer adalah bagaimana mereka mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk memaksimalkan laba.
Beberpa bentuk current cost :
1. Replacement cost
2. Reproduction cost
3. Net realizable value
4. Selling price
5. Expected value
Sumber : teori akuntansi, Sofyan Syafri Harahap, edisi revisi

Wednesday, April 6, 2011

perbedaan praktek akuntansi dengan standar yang ditentukan

AKUNTANSI KOMPARATIF 1

Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil penetapan standar. Tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Ada empat alas an yang menjelaskan hal tersebut, antara lain:
1) Di kebanyakan negara hukuman atas ketidak patuhan dengan ketentuan
akauntansi cenderung lemah dan tidak efektif.
2) Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak
daripada yang diharuskan.
3)Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan
standar akuntansi jika dengan melakukannnya operasi dan posisi
keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasilnya.
4) Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan
keuangan secara tersendiri, dan bukan untuk laporan konsolidasi.

Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Di dalam bab 2 membedakan orientasi akuntansi antara penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Akuntansi peyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansikepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode. Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standar, di mana sector swasta lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian wajar, sedangkan sektor publik lebih berpengaruh di negara hukum kode dengan kepatuhan hukum.
sumber : http://www.scribd.com/doc/21245468/AKUNTANSI-KOMPARATIF-1